Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menegaskan akan merangkul kubu Agus Suparmanto setelah resmi mendapatkan pengesahan kepengurusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Situasi ini muncul di tengah perdebatan mengenai siapa yang sebenarnya memimpin partai, mengingat sebelumnya kubu Agus juga mengklaim validasi kepengurusan mereka.
Mardiono menyatakan, “Tentu, tentu. Saya masih menunggu, bukan hanya menunggu tapi mengajak,” saat ditemui wartawan. Ia berinisiatif untuk menciptakan suasana harmonis di dalam partai meskipun ada perbedaan pendapat yang muncul pada Muktamar X PPP.
Dia kemudian melanjutkan, “Saatnya kita bergandeng tangan bersama-sama untuk membesarkan PPP kembali.” Menurutnya, keberadaan semua kader sangat penting untuk keberlanjutan dan perkembangan partai yang lebih baik ke depannya.
Pentingnya Persatuan dalam PPP Pasca-Pengesahan Kemenkum
Mardiono juga mengharapkan tidak ada langkah hukum atau gugatan yang muncul terkait keputusan Kemenkum. “Insyaallah mudah-mudahan tidak ada. Saya yakin karena kita semua itu sebenarnya satu keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan,” katanya optimis.
Setelah pengesahan tersebut, PPP berencana untuk melaksanakan musyawarah wilayah di seluruh provinsi di Indonesia. Mardiono menyampaikan komitmen untuk menjalankan amanat konstitusi yang mengharuskan dilaksanakannya musyawarah dalam waktu singkat.
“Kita akan segera melaksanakan itu dalam tiga bulan ke depan, dan setelah itu, kita juga akan melakukan konsolidasi melalui musyawarah tingkat cabang,” jelasnya, menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga soliditas partai.
Menghadapi Dualisme Kepemimpinan di Internal PPP
Sejak terjadinya Muktamar yang berlangsung di Ancol, Jakarta Utara, terjadi dualisme kepemimpinan yang cukup signifikan. Kedua kubu, baik Mardiono maupun Agus, saling mengklaim sebagai ketua yang sah, menyebabkan kebingungan di kalangan kader dan simpatisan.
Namun, konflik ini berakhir ketika Kementerian Hukum mengeluarkan keputusan resmi mengenai kepengurusan Mardiono. “Tanggal 30 salah satu yang daftar adalah Pak Mardiono, setelah kami melakukan penelitian,” jelas Menkum Supratman Andi Agtas mengenai alasan di balik keputusan administratif tersebut.
Keputusan ini menunjukkan pentingnya legitimasi dari institusi pemerintah dalam mengukuhkan kepemimpinan dalam organisasi politik. Tentunya, hal ini menjadi momen penting bagi PPP untuk menyatukan kembali langkah-langkah di dalam partai setelah perpecahan.
Transformasi PPP untuk Masa Depan Lebih Baik
Mardiono menegaskan bahwa PPP sedang berada dalam proses transformasi menuju era baru. “Kami telah mencanangkan transformasi Partai Pesatuan Pembangunan untuk Indonesia,” ujarnya, menunjukkan bahwa partai harus beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Dalam konteks ini, peran semua kader menjadi sangat vital. Mardiono mengajak semua pihak untuk tidak hanya memikirkan kepentingan individu, tetapi juga bersama-sama membangun kekuatan kolektif untuk kepentingan rakyat.
Pentingnya peran kader di seluruh Indonesia tidak bisa diremehkan. Mardiono berharap agar para anggota partai mengutamakan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama, agar PPP dapat kembali berperan aktif di dalam kancah politik nasional.
