Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Dedi Prasetyo, mengakui bahwa respons Polri terhadap laporan masyarakat tidak secepat yang diharapkan. Dalam situasi darurat, waktu respon yang cepat sangat krusial, dan saat ini Polri masih memiliki kinerja yang lamban dibandingkan dengan layanan pemadam kebakaran, yang dikenal dengan respons cepatnya.
“Dalam Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), waktu respon Polri masih di atas sepuluh menit. Standar waktu respon yang ideal seharusnya di bawah sepuluh menit, sesuai dengan ketentuan PBB,” kata Dedi dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Keterlambatan ini menjadi sorotan penting bagi Polri untuk segera diperbaiki.
Pentingnya waktu respon yang cepat menjadi alasan mengapa masyarakat lebih memilih untuk melaporkan kejadian kepada pemadam kebakaran. Dedi mencatat bahwa ketepatan waktu layanan Damkar memberikan kepercayaan masyarakat untuk berkomunikasi dengan mereka ketika situasi darurat terjadi.
Sebagai langkah perbaikan, Polri sedang berupaya untuk meningkatkan sistem pelayanannya, terutama melalui layanan call center Polri 110. Dedi menegaskan harapannya agar setiap pengaduan masyarakat dapat ditanggapi dalam waktu di bawah sepuluh menit, menunjukkan keseriusan Polri dalam merespons keluhan masyarakat.
Untuk mendukung peningkatan layanan tersebut, Polri telah menyusun buku panduan bagi anggota, yang berisi pedoman operasional dalam menangani laporan masyarakat. Evaluasi internal juga menjadi fokus, mengingat adanya keluhan masyarakat terkait perilaku anggota, seperti arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Percepatan Reformasi Polri untuk Meningkatkan Kualitas Layanan
Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Polri berkomitmen untuk melakukan reformasi yang konsisten dalam meningkatkan kualitas layanan. Ketersediaan tim percepatan reformasi juga menjadi langkah konkret untuk menanggapi tuntutan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Keterlibatan masyarakat dalam proses reformasi ini sangat penting. Dedi menjelaskan bahwa Polri telah mengakui berbagai masukan dari penggiat HAM dan lembaga independen lainnya, yang berperan membantu dalam merumuskan kebijakan serta langkah-langkah nyata untuk memperbaiki situasi di internal Polri.
“Kami telah merangkum semua tuntutan yang disampaikan kepada kami, dan melakukan langkah cepat untuk meresponsnya. Tujuannya adalah agar setiap elemen di Polri tahu akan tugasnya dan sejalan dengan fokus reformasi,” tambah Dedi.
Negara yang baik harus memiliki polisi yang mampu merespons kebutuhan masyarakat. Apalagi, dalam situasi yang melibatkan keselamatan publik, sikap proaktif justru menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh Polri.
Sejak awal tahun 2025, Polri telah secara aktif mendeteksi dan menganalisis kinerja institusi, guna mengevaluasi proses pelayanan. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan terarah.
Penguatan Pengawasan Internal untuk Meminimalisir Perilaku Menyimpang
Meningkatnya pengawasan internal menjadi aspek penting dalam memperbaiki reputasi Polri. Dedi mengakui bahwa perlunya pengawasan lebih ketat untuk menanggulangi perilaku menyimpang seperti arogansi yang merugikan citra Polri di masyarakat.
Langkah-langkah penguatan pengawasan tersebut termasuk pelaksanaan pelatihan bagi anggota untuk menghadapi situasi di lapangan. Ketersediaan buku panduan yang sudah disusun bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas dalam melayani masyarakat.
“Kami menyadari bahwa sering kali perilaku tidak baik dari oknum tertentu dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap anggota harus memiliki kesadaran dan sikap yang baik saat bertugas,” tegas Dedi.
Pablya, salah satu program inovasi Polri, juga bertujuan untuk mengurangi kasus penyalahgunaan kekuasaan. Dengan mendorong anggota Polri untuk tanggap terhadap setiap pengaduan, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini dapat terbangun kembali.
Keberhasilan di masa depan juga bergantung pada seberapa baik Polri mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang cepat berlangsung.
Melibatkan Masyarakat untuk Meningkatkan Kepercayaan Terhadap Polri
Partisipasi masyarakat dalam setiap aspek reformasi Polri menjadi salah satu kunci penting. Dedi menegaskan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan Polri agar menciptakan keterhubungan yang lebih baik.
Dengan mengadakan forum-forum diskusi atau dialog bersama masyarakat, Polri dapat lebih memahami kebutuhan serta harapan publik. Hal ini juga akan menciptakan saluran komunikasi yang lebih efektif antara masyarakat dan kepolisian.
“Kami ingin agar setiap masukan dapat diterima dan diproses dengan baik. Oleh karena itu, keterbukaan dan interaksi yang positif harus terus dibangun,” ujar Dedi.
Tidak hanya itu, Polri juga berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam setiap proses yang dijalankan. Sehingga, masyarakat dapat melihat secara langsung upaya-upaya yang dilakukan dalam reformasi dan perbaikan layanan.
Salah satu langkah konkret dalam meningkatkan transparansi ini adalah dengan melibatkan media dalam setiap kegiatan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan menyeluruh. Sehingga, berita yang diperoleh masyarakat mencerminkan kenyataan yang sebenarnya.
